LEI Fasilitasi Internal Audit Sertifikasi Hutan Adat Kalotok Desa Kalotok

Perhatian terhadap pentingnya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak MHA sudah banyak diatur dalam berbagai konvensi internasional dan peraturan-perundangan nasional. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Keberadaan masyarakat hukum adat juga mendapatkan pengakuan dalam UU Kehutanan, seperti dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1). masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); 2). ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3). ada wilayah hukum adat yang jelas; 4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan 5). masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan berkenaan dengan hutan adat, semenjak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, sehingga hal ini berarti bahwa adanya pengakuan terhadap keberadaan, kearifan lokal dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Di Kabupaten Luwu Utara sampai saat ini masih terdapat adat istiadat dan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat. Berkenaan dengan keberadaan adat istiadat, dan Lembaga Adat di Luwu Utara, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 12 tahun 2004 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat memberikan pengakuan tentang keberadaan adat istiadat dan peran lembaga adat tersebut. Melalui Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada adat istiadat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pembangunan di Daerah; melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan suatu adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat menjadi kebudayaan Nasional; dan melakukan upaya untuk mengembangkan dan menggali seluruh potensi Kebudayaan Daerah yang ada sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi Kebudayaan Nasional.

Bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara keberadaan Hutan Adat dipandang sebagai suatu ekosistem yang perlu dijaga kelestarian dari sisi; lingkungan, produksi dan sosial termasuk kelembagaan petani pengelola hutan adat. Salah satu bentuk dukungan atas keberadaan hutan adat di Kabupaten Luwu Utara adalah lahirnya dokumen pengakuan atas keberadaan Masyarakat Adat di Luwu Utara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 12 tahun 2004 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten tersebut sejajar dengan geliat dari masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan hutan adat karena didorong oleh tiga hal penting, yakni; 1) Kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus menata lingkungan secara lestari sekaligus turut mengendalikan banjir dan menjaga erosi, dan 2). Kebutuhan untuk menciptakan kawasan pemukiman yang sejuk dan memperbaiki tataguna air bagi kebutuhan komunitas setempat dan lingkungan secara lebih luas.

Dalam sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), ada 3 aspek penting yang harus dijaga dalam pelestarian sumber daya hutan; pertama, kelestarian fungsi produksi; kedua, kelestarian fungsi ekologi; dan ketiga, kelestarian fungsi sosial. Di dalam kelestarian fungsi produksi, unit pengelola hutan harus mampu menjamin kelestarian sumber daya hutan (kepastian kawasan), kelestarian hasil dan kelestarian usaha. Di dalam kelestarian fungsi ekologi, unit pengelola hutan harus mampu menjamin stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadapnya dapat diminimalisir dan dikelola. Sedangkan, di dalam kelestarian fungsi sosial, unit pengelola hutan harus mampu menjamin kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan hutan yang dipergunakan, terjaminnya pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas, penguatan kelembagaan pengelola hasil hutan bukan kayu yang mampu menjamin keberlangsungan produksi dan usahanya.

Atas pertimbangan tersebut di atas maka penyiapan dokumen dan kelembagaan petani Hutan Adat yang telah dilakukan beberapa waktu lalu untuk mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Sertifikasi PHBML ini bertujuan dalam rangka mendorong diperolehnya pengakuan dari Lembaga Sertifikasi dan juga masyarakat khalayak umum bahwa model pengelolaan hutan adat oleh masyarakat Adat Kalotok dan masyarakat Adat Rinding Allo merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mampu menjamin kelestarian aspek produksi, ekologi, dan sosial. Selain itu melalui pengajuan sertifikasi PHBML LEI kepada Lembaga Sertifikasi di bawah mandat akreditasi LEI menjadi salah satu bentuk pengakuan publik dan pemerintah untuk mempercepat kepastian wilayah kelola (pengelolaan) hutan adat di Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat penyusunan dokumen telah dilakukan dan telah selesai disiapkan lembaga pendamping dari Perkumpulan Wallacea dan kelompok pengelola hutan adat Kalotok, namun dalam penyusunan dokumen ada beberapa data-data dalam dokumen tersebut sebagian adalah merupakan data/informasi yang sifatnya dinamis, maka diperlukan pendampingan/ update data untuk memperbaiki dan menyempurnakan dokumen tersebut hingga pada akhirnya siap dinilai oleh Lembaga Sertifikasi (LS) untuk mendapatkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML), melalui kegiatan penilaian awal (audit internal/pre assessment) yang dilakukan oleh penilai lapangan yang berkompeten. Pelaksanaan audit internal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari unit manajemen dalam menghadapi penilaian penuh baik kesiapan dokumen, kesiapan bukti-bukti lapangan, dan kesiapan kelembagaan.

Untuk itu penting bagi LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) dan Konsorsium Hijau Lestari untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari kelompok pengelola Hutan Adat di Kalotok menuju penilaian penuh oleh Lembaga Sertifikasi. Agar diketahui kesiapan dan dokumen yang harus dipenuhi sesuai dengan standar PHBML skema 2 sistem LEI, sebelum dilakukan penilaian penuh (full assessment) oleh Lembaga Sertifikasi, maka perlunya dilakukan audit internal ini bagi kelompok pengelola Hutan Adat Kalotok.

Teguh Yuwono yang juga tim audit/penilai menyampaikan maksud kegiatan ini adalah untuk menyiapkan kelompok pengelola Hutan Adat Kalotok dan Tim Pendamping menghadapi penilaian oleh Lembaga Serifikasi untuk mendapatkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML).   Selain itu, audit internal ini  juga bertujuan menguji ketersediaan (kelengkapan dan keabsahan) dokumen ajuan dilihat dari 3 bidang (produksi, ekologi dan sosial) dengan standar sertifikasi PHBML juga  akan memberikan rekomendasi perbaikan dan kelengkapan dokumen ajuan yang diperlukan.

Hadir pada kegiatan ini Pangngulu Kada Kalotok Ahmad Bahri, S.Pd., Kepala Desa Kalotok Drs Jusman, Sekretaris Desa Kalotok Takdir Jabir, Anak Tomakaka Pessaluang Beddu Kasim, Anak Tomakaka Tangngana Tondok Maksum, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Kalotok Lestari (KPHAKL) Langsir, serta pengurus dan anggota. Selain hadir juga LSM Pendamping dari Perkumpulan Wallacea.

Audit internal dilaksanakan di Desa Kalotok Kecamatan Sabang Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 16-17 Desember 2017. Tim yang melakukan audit internal yaitu Teguh Yuwono dan Edhy Supriyanto.
yang

Setelah 2 hari melakukan audit, tim kemudian menyampaikan hasilnya. Menurut Teguh Yuwono, dari hasil audit terhadap aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek produksi sesuai skema PHBML LEI maka secara umum praktek pengelolaan hutan adat Kalotok bisa lanjut ke proses audit eksternal yang akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen. ”Berdasarkan hasil audit kami berdua untuk 3 aspek yaitu ekologi, sosial, dan produksi, kami merekomendasikan agar pengelolaan hutan adat lestari di Desa Kalotok dapat dilanjutkan ke proses audit eksternal. Meski ada beberapa temuan yang perlu dipenuhi seceptnya. Minggu ini kami akan sampaikan hasil utuhnya,” ujar Teguh yang juga assesor SVLK

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan