Hutan Adat Kalotok Lulus Sertifikasi PHBML Skema LEI

Penyerahan hasil penilaian dari Bapak Djuwadi mewakili PT MAL kepada Bapak Langsir Ketua KPHAL Desa Kalotok

Setelah melalui proses panjang menuju Sertifikasi Ekolabel Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML), pendampingan dimulai September 2016 dengan mempersiapkan masyarakat, kelembagaan pengelola hutan adat, penguatan aturan adat tata kelola hutan, penyusunan dokumen oleh Perkumpulan Wallacea, dan memasuki proses audit/penilaian internal oleh Tim Konsultan PHBML Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), hingga proses audit/penilian eksternal untuk sertifikasi PHBML skema LEI oleh PT Mutu Agung Lestari (PT MAL) sebagai Lembaga Sertifikasi (LS). Penilaian oleh LS berlangsung dari tanggal 9-12 Januari 2018 dengan hasil yang baik.

Pembacaan hasil penilaian dilakukan pada tanggal 12 Januari 2018. Kegiatan ini dihadiri Pangngulu Kada  Ahmad Bahri, Anak Tomakaka Pessaluan Maksum, Anak Tomakaka Tangngana Tondok  Beddu Kasim, Kepala Desa Jusman, Sekretaris Desa Takdir, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat Lestari (KPHAL) Desa Kalotok  Langsir dan pengurus serta anggota KPHAL. Selain itu, hadir pula Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Herryadi, Direktur Perkumpulan Wallacea sebagai penjamin dan pendamping Basri Andang, Dewan AMAN Nasional Mahir Takaka, perwakilan dari Bapepeda Luwu Utara yaitu Kabid Infrastruktur Ramlan, Kabid SDM Syaiful Amir.

Menurut Artamur dari Tim PT MAL yang membacakan hasil keputusan panel pakar, menyatakan hutan Adat Kalotok untuk Pangngala Ijagai seluas 1.975,33 hektar lulus sertifikasi PHBML-LEI dengan predikat ‘’Baik’’ dengan skor 81,48.

Hasil tersebut diambil setelah Tim menilai 3 penting yang harus dijaga dalam pelestarian kawasan yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi, dan kelestarian fungsi sosial. Tim ini juga melakukan penilaian faktual di lokasi hutan adat Pangngala Ijagai yang diusulkan sertifikasinya untuk melihat langsung atau mengecek kebenaran dokumen PHBML Hutan Adat Kalotok yang ada.

Peninjauan Lokasi verifikasi lapangan

Di dalam kelestarian fungsi produksi, unit pengelola hutan harus mampu menjamin kepastian hak pengelolaan/pemanfaatan/pemungutan hasil hutan secara lestari, kelestarian hasil hutan dan kelestarian usaha hasil hutan bukan kayu. Di dalam kelestarian fungsi ekologi, unit pengelola hutan harus mampu menjamin stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadapnya dapat diminimalisir dan dikelola. Sedangkan, di dalam kelestarian fungsi sosial, unit pengelola hutan harus mampu menjamin kejelasan tentang hak penguasaan dan pengelolaan hutan yang dipergunakan, terjaminnya pengembangan dan ketahanan ekonomi komunitas, penguatan kelembagaan pengelola hasil hutan mampu menjamin keberlangsungan produksi dan usahanya.

Tim penilai dari PT MAL melakukan penilaian sertifikasi hutan adat Kalotok terdiri 3 orang, yaitu DJuwadi sebagai penilai aspek sosial, Taufik Margani sebagai penilai aspek ekologi, dan Artamur sebagai penilai aspek produksi.

Menurut Direktur LEI Herryadi, dengan terbitnya Sertitifikasi Hutan Adat Kalotok ini berarti sudah ada 3 Hutan Adat di Luwu Utara yang memperoleh sertifikasi PHBML dengan skema LEI. Dua lokasi sebelumnya yaitu Hutan Adat Lodang Pangngala Mandalan dan Pangngala seluas 20.669,83 hektar, dan Hutan Adat Hono Passapa’ Tua seluas 20.224,38 hektar pada bulan November 2017. PHBML/Ekolabel pada dasarnya merupakan upaya pengakuan (recognition) atas kemampuan satuan pengelolaan hutan/unit manajemen (UM) dalam menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian kemampuan pengelolaan/kinerja unit manajemen merupakan ranah yang disiapkan, dikaji dan dipantau serta dinilai berdasarkan standard penilaian yang dikembangkan oleh Lembaga Akreditasi yang mengembangkan sistem sertifikasi.

Bagi pemerintah, menuru Syaiful Amir, keberadaan Hutan Adat (HA) dipandang sebagai suatu ekosistem yang perlu dijaga kelestarian dari sisi lingkungan, produksi dan sosial termasuk kelembagaan masyarakat pengelola hutan adat. Kemauan tersebut sejalan dengan semangat masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan hutannya karena didorong oleh beberapa hal penting, seperti kebutuhan menata lingkungan secara lestari, meningkatkan pendapatan keluarga, turut mengendalikan banjir dan menjaga erosi, meningkatnya permintaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga yang kian lebih baik, kebutuhan menciptakan kawasan pemukiman yang sejuk dan memperbaiki tataguna air bagi kebutuhan komunitas setempat dan lingkungan secara lebih luas.

Selain itu, Kabid Infrastruktur Bappeda Ramlan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kalotok, dan akan menyampaikan hasil ini kepada Kepala Bappeda dan Bupati. Pihaknya juga bersama LEI akan mengatur waktu untuk penyerahan sertifikat hutan adat ketiga lokasi ada di Luwu Utara.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan